COVID-19: Early Warning for Property Markets

Posted On : The Jakarta Post, 26 March 2020
Harizul Akbar Nazwar, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

Missed Prediction
At the beginning of the year, many predicted that the property market in 2020 would getting better. Several economic stimuli, both directly and indirectly related to the property market, have been issued. One of the policy packages that has become an effective strategy for the government to boost property growth is the relaxation of loan to value mortgages from 10% to 5%, effective on December, 2019. In addition, since mid-2019, the Minister of Finance has also reduced PPNBm (Value Added Tax on Luxury Goods) by issuing the minister of finance regulation number PMK 92/PMK.03/2019 from the 20 billion to 30 billion thresholds with the aim of boosting the middle to upper class property market.
But until the first quarter of 2020, there were no signs that the property market in Indonesia was improving. Colliers research results show that the growth in apartment prices in the Jakarta CBD in the fourth quarter of 2019 grew stagnant, while as year on year (yoy) it only grew by 0.8%. Bank Indonesia’s Residential Property Price Index (RPPI) recorded a decline in growth of only 1.77%, lower than 1.80% in the third quarter of 2019 (yoy). The slowdown was also shown in the commercial property market. The commercial property market in Indonesia has experienced a significant slowdown, from 3.12% (yoy) in the third quarter to only 0.04% (yoy) in the fourth quarter of 2019.
This condition was also exacerbated by the depressed condition of the Indonesian economy during the end of semester 2019. BPS noted that Indonesia’s economic growth in 2019 was only 5.02% lower than in 2018 which was 5.17%. Considering that the property sector has a linkage to 10 other sectors, the national economic slowdown will also directly impact the property sector slowdown. (more…)

COVID-19 : Early Warning Pasar Properti

Posted On : Harian Kontan, 27 Maret 2020
Harizul Akbar Nazwar, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

Missed-Prediksi
Beberapa stimulus ekonomi baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pasar properti sudah dikeluarkan. Adapun paket kebijakan yang menjadi jurus ampuh pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan properti adalah relaksasi loan to value KPR dari 10% menjadi 5% yang efektif berlaku pada tanggal 2 Desember 2019. Selain itu, sejak pertengahan tahun 2019, Menteri Keuangan juga telah menurunkan PPNBm (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) terhitung dengan mengeluarkan peraturan menteri keuangan nomor PMK 92/PMK.03/2019. Batas bawah PPNBm di tingkatkan dari 20 miliar menjadi 30 miliar dengan tujuan mendongkrak pasar properti kelas menengah ke atas.
Namun hingga triwulan I tahun 2020, belum ada tanda-tanda pasar properti di Indonesia membaik. Hasil riset Colliers menunjukkan bahwa pertumbuhan harga apartemen di CBD Jakarta pada triwulan IV 2019 tumbuh stagnan secara qtq, sedangkan secara yoy hanya tumbuh sebesar 0,8%. Adapun Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) BI mencatat penurunan pertumbuhan yang hanya sebesar 1,77%, lebih rendah dibandingkan 1,80% pada triwulan III 2019. Perlambatan juga ditunjukkan pada pasar properti komersial. Pasar properti komersial di Indonesia tercatat mengalami perlambatan signifikan yaitu dari 3,12% (yoy) pada triwulan III menjadi hanya 0,04% (yoy) pada triwulan IV 2019.
Kondisi ini juga diperparah dengan tertekannya kondisi ekonomi Indonesia selama akhir semester 2019. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 hanya sebesar 5,02% lebih rendah dari pencapaian di tahun 2018 yaitu sebesar 5,17%. Mempertimbangkan bahwa sektor properti memiliki linkage terhadap 10 sektor lainnya, maka perlambatan ekonomi secara nasional juga secara langsung akan berdampak terhadap perlambatan sektor properti. (more…)

Asset Optimization as an Alternative Financing for New Capital

Posted On : The Jakarta Post, 15 October 2019
Harizul Akbar Nazwar, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

In recent times, discourse related to relocation of National Capital become a warm discourse that is almost always heard. Despite reaping the many pros and cons, President Jokowi has announced that the location of the new National Capital will be in some administrative areas of North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. (more…)

Real Estate Today: The Emergence of Digital Transformation

Posted On : The Jakarta Post, 11 July 2019
Harizul Akbar Nazwar, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

Talking about transformation, means talking about change. Today’s modern world is heavily influenced by change. This is proven by the occurrence of radical changes from various sectors, ranging from politics, economics, to cultures all over the world. Changes that occur nowadays are very much influenced and shaped by technology.
There are three reasons why the current transformation is not only a continuation of the Industrial Revolution 3.0, but rather represents the presence of the Industrial Revolution 4.0 which indicates radical changes: velocity, scope and systems impact. When compared to the previous industrial revolution, the 4.0 had no historical precedent, developed at an exponential pace and with high volatility.
An Ernest & Young survey shows 74% of participants from various industry respond, disruptive competition is the most significant challenge that must be face by the industry today, far above the concern of global economy uncertainty which is only 16%. The survey results clearly show that today’s industry is very attentive to the intense competition influenced by the role of digital technology. (more…)

Menyoal Urgensi Undang-Undang Penilai

Posted On : Harian Kontan, 28 December 2019
Harizul Akbar Nazwar, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

Jika ditelaah secara singkat, profesi penilai mulai dikenal sekitar tahun 1970, tepatnya ketika Indonesia membuka pintu masuk investasi asing dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan model ekonomi Indonesia, dari ekonomi tertutup menuju ekonomi terbuka yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi eskalasi yang signifikan bagi Penilai sebagai salah satu profesi yang menunjang perekonomian nasional. Peran tersebut setidaknya terbagi dua, yaitu sektor publik dan sektor swasta. Di sektor publik, penilai memiliki peran strategis dalam menjalankan beberapa fungsi antara lain adalah pengelolaan dan optimalisasi aset negara, praktik pembebasan tanah untuk kepentingan umum, serta untuk kepentingan perpajakan. Adapun di sektor swasta, penilai berperan penting dalam mengawal terciptanya kegiatan ekonomi yang transparan dan akuntabel. (more…)

Menakar Dampak Tax Amnesty Terhadap pasar Properti

Posted on : Majalah Properti Indonesia, October 2017
HARIZUL AKBAR NAZWAR, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)
(Certified Property Valuer & Real Estate Analyst at Amin, Nirwan, Alfiantori & Partners Valuation Firm)

Tidak terasa program Tax Amnesty yang diawal di ragukan akan berhasil dan memenuhi target telah selesai dijalankan dan mendulang beberapa catatan manis. Pertama kali kebijakan Tax Amnesty digulirkan oleh Pemerintah adalah tertanggal 23 Agustus 2016 seiring telah di-undangkannya UU Pengampunan Pajak. Secara resmi, definisi pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah minimnya ruang fiscal Indonesia khususnya untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi yang dari awal memiliki visi misi didalam pemerintahannya yang dikenal dengan ‘Nawacita’ dimana salah satu poin nya adalah membangun dan mempercepat pembangunan infrastruktur tentu tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi persoalan fiskal tersebut. (more…)

Co-Working Space : Kelas Baru Pasar Real Estat

Posted on : Bisnis Indonesia, 20 July 2018
HARIZUL AKBAR NAZWAR, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)
(Certified Property Valuer & Real Estate Analyst at Amin, Nirwan, Alfiantori & Partners Valuation Firm)

Selama tiga dekade terakhir, terdapat banyak perubahan terhadap ruang kerja dan gaya bekerja seseorang. Perubahan ini paling banyak diakibatkan karena perkembangan teknologi yang semakin lama semakin cepat. Pada tahun 1985 Apple “Mac” diperkenalkan, Microsoft Excel diluncurkan, dan situs website “.com” pertama kali teregistrasi di dunia. Sejak saat itu pula perubahan kebutuhan kerja menjadi semakin cepat. Mesin tik digantikan komputer, mesin fax digantikan printer canggih, bahkan, ruang meeting yang serba besar mampu digantikan dengan ruang teleconference. Dengan hanya bermodal monitor, kamera, dan akses internet kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang lain tanpa batasan jarak, dari ujung barat ke ujung timur, dari tempat yang berada paling utara, ke paling selatan. (more…)

Bank Tanah dan Reforma Agraria

Posted on : Bisnis Indonesia, 21 December 2017
HARIZUL AKBAR NAZWAR, B.Eng., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)
(Certified Property Valuer & Real Estate Analyst at Amin, Nirwan, Alfiantori & Partners Valuation Firm)

Angka kekurangan (backlog) rumah di Indonesia tergolong tinggi. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tercatat hingga saat ini backlog perumahan di Indonesia mencapai angka 13,5 juta unit rumah. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 13,5 juta kelurga yang tidak memiliki hunian dan/atau hunian tetap. Bahkan data terbaru dari Perumnas menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan rumah sekitar 800.000 unit setiap tahun yang diakibatkan dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Disisi lain, supply rumah yang mampu dipenuhi pada segmen kelas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya 400.000 unit setiap tahunnya, dimana terdapat gap sebanyak 400.000 unit setiap tahunnya. Berdasarkan data dari BPS, DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki tingkat home ownership rate terendah yaitu hanya sebesar 51,09% kemudian Kepulauan Riau sebesar 67,67%. (more…)